Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Inna Junaenah |
Author | Hendy Hermawan |
Author | Samodro Samodro |
Author | Dante Rigmalia |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3548 |
Volume | 14 |
Issue | 2 |
Pages | 185-204 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2023-08-31 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.185-204 |
Language | ID |
Abstract | Hukum hak asasi manusia (HAM) mendorong pelaksanaan kewajiban negara dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang dapat menghapus kendala aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas, di antaranya jaminan akses terhadap informasi. Sayangnya, perhatian dan upaya terhadap kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas tuna rungu masih terbatas, terlebih lagi mengenai informasi keagamaan. Secara praktis, di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat sebagai salah satu unit layanan sosial di lingkungan Pemerintah Provinsi juga belum terdapat landasan kebijakan sistematis untuk memfasilitasi akses informasi keagamaan, terutama ketika “Khutbah Jumat” bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Artikel ini berisi identifikasi bahwa kontribusi hukum HAM melandasi kemungkinan pemenuhan komunikasi visual bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Artikel ini juga membahas tentang konstruksi suatu desain visual yang dimungkinkan untuk memfasilitasi kendala komunikasi dalam mengakses informasi keagamaan bagi jamaah disabilitas tuna rungu di Pusdai Jawa Barat. Dengan pendekatan socio-legal termasuk dari desain komunikasi visual (DKV), terdapat analisis kesenjangan atas ketersediaan dan kemudahan informasi visual bagi penyandang disabilitas tuna rungu ketika mengakses fasilitas tempat ibadah di Pusdai Jawa Barat. Dari kesenjangan yang dianalisis, direkomendasikan visualisasi berupa tanda bergerak dan tanda statis untuk memfasilitasi kemudahan penyandang disabilitas tuna rungu sebagai upaya mewujudkan inklusi pelayanan keagamaan. Substansinya dapat dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan pengadaan fasilitas informasi untuk jamaah, sebagai salah satu program dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Provinsi Jawa Barat di tahun 2021-2025. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Mochamad Hartanto |
Author | Dian Aziz |
Author | Agus Suntoro |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3825 |
Volume | 14 |
Issue | 2 |
Pages | 169-184 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2023-08-31 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.169-184 |
Language | ID |
Abstract | Kebijakan pembangunan dan tata ruang terutama infrastruktur fisik tidak terlepas dari perubahan fungsi lahan. Apabila dihadapkan pada ruang kehidupan publik, maka kebijakan ini akan berpotensi terjadi penggusuran. Meskipun dilatarbelakangi oleh alasan kepentingan publik—seperti pembangunan infrastruktur, relokasi dan rekonstruksi pascabencana, normalisasi aliran sungai—penggusuran di Indonesia sering disertai konflik, kekerasan, minim informasi, hingga proses ganti rugi yang tidak layak. Praktik penggusuran inilah yang berdekatan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara kritis aspek normatif dalam kebijakan dan praktik penggusuran di Indonesia dalam perspektif HAM. Artikel ini juga memunculkan gagasan intervensi HAM dalam aktivitas penggusuran agar tercipta kondisi ideal antara kebutuhan penataan ruang dan perlindungan HAM bagi masyarakat tergusur. Dengan menyandingkan kebijakan dan praktik penggusuran di Indonesia dengan instrumen-instrumen HAM terkait, studi ini menemukan bahwa intervensi HAM diperlukan dalam kebijakan dan praktik penggusuran. Sebagai pemangku kewajiban, negara memiliki kewajiban HAM dalam tiga termin waktu, yakni: sebelum, sewaktu, dan pascapenggusuran. Dalam setiap aspek temporalitas tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan semua alternatif selain pelaksanaan penggusuran, memberikan informasi yang jelas termasuk prosedur penggusuran dan memastikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak, serta memastikan upaya pemulihan terhadap masyarakat terdampak. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Ayunita Rohanawati |
Author | Sahid Hadi |
Author | Taufiq Rahman |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3638 |
Volume | 14 |
Issue | 2 |
Pages | 155-168 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2023-08-31 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.155-168 |
Language | ID |
Abstract | Artikel ini berfokus pada penikmatan hak atas pekerjaan bagi pekerja dengan disabilitas. Fokus ini dilatarbelakangi oleh fakta perihal perlakuan diskriminatif bagi pekerja dengan disabilitas di tempat kerja. Studi ini mengidentifikasi, misalnya, seorang pekerja dengan disabilitas sensorik dan fisik justru ditempat di bidang kerja yang tidak aksesibel untuk ragam disabilitasnya. Penempatan ini menghadirkan hambatan baginya dan berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap sang pekerja. Berdasarkan kondisi faktual tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, apa hambatan hukum dalam penikmatan hak atas pekerjaan bagi pekerja dengan disabilitas? Kedua, intervensi memadai apa yang dapat dilakukan negara guna menjaminan kesetaraan dan perlakuan non-diskriminasi bagi pekerja dengan disabilitas? Studi normatif ini menjawab dua rumusan masalah tersebut dengan cara menganalisis norma Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan komponen hambatan hukum dalam model sosial untuk disabilitas. Studi ini membuktikan bahwa ketentuan di dalam UU Ketenagakerjaan masih menjadi hambatan hukum dalam penikmatan hak atas pekerjaan bagi pekerja dengan disabilitas di tempat kerjanya. Maka itu, studi ini mendorong fungsi legislasi negara untuk melengkapi ketentuan UU Ketenagakerjaan, yang substansinya mengatur pemberi kerja untuk memastikan tata kelola bisnisnya inklusif dan aksesibel bagi keragaman pekerja dengan disabilitas berdasarkan kesetaraan hak. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Musataklima Musataklima |
Author | M Syamsudin |
Author | Adi Sulistiyono |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3554 |
Volume | 14 |
Issue | 2 |
Pages | 137-154 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2023-08-31 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.137-154 |
Language | ID |
Abstract | Manusia, warganegara ipso facto konsumen. Manusia sebagai konsumen memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum. Konsumen sebagai manusia memiliki hak asasi yang harus dilindungi, dihormati, dipenuhi dan dimajukan oleh negara. Namun perlindungan konsumen saat ini belum efektif dan lemah, buktinya banyak pengaduan konsumen pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Ini juga disebabkan instrumen hukum pelindungan konsumen lemah sehingga perlu pengakaran dalam konstitusi negara. Berdasarkan hal ini, bertujuan penelitian untuk menganalisis urgensi konstitusionalisasi perlindungan konsumen perspektif hak asasi manusia dan hukum profetik Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui studi pustaka dan penelusuran secara online (internet searching), surfing dan dowloading, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, pertama konstitusionalisasi perlindungan konsumen perspektif hak asasi manusia dapat menjamin terpenuhinya hak untuk hidup sebagai hak dasar manusia, dan dapat menjadi instrumentasi terpenuhinya hak atas standar hidup yang layak dan aman untuk dikonsumsi. Kedua dalam perspektif hukum profetik, konstitusionalisasi perlindungan dapat memberdayakan otoritas publik dalam pemenuhan, penghormatan, pelaksanaan dan penegakan perlindungan konsumen, sehingga terealisasi liberasi dan humanisasi konsumen dari perdagangan yang tidak adil dan curang. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | I Made Wiranata |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3520 |
Volume | 14 |
Issue | 2 |
Pages | 123-136 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2023-08-31 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.123-136 |
Language | ID |
Abstract | Gerakan penyandang disabilitas dimotori oleh aktor-aktor gerakan yang mampu mentransformasi pengalaman negatif mereka menjadi daya untuk mewujudkan perubahan ke arah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Riset ini membahas tentang relasi antara rekonstruksi atas pengalaman negatif di masa lalu akibat stigma dan diskriminasi, identitas kolektif, dan kapasitas untuk terlibat dalam gerakan hak-hak disabilitas. Dengan mengambil lokasi di Bali, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif jenis fenomenologi untuk mengungkap makna pengalaman dari tujuh narasumber aktivis gerakan hak disabilitas dalam proses pelibatan diri mereka dalam gerakan sosial. Artikel ini menemukan bahwa narasumber aktor gerakan sosial mampu merekonstruksi pengalaman negatif mereka menjadi kapasitas untuk membuat perubahan. Identitas personal mereka bertemu dengan identitas kolektif sebagai pelaku gerakan hak-hak disabilitas melalui interaksi dengan komunitas yang memberikan ruang bagi munculnya kesadaran baru tentang hak dan strategi advokasi. Ratifikasi UNCRPD yang disosialisasikan oleh organisasi masyarakat sipil membuka kesempatan bagi penguatan interaksi dan jaringan antara aktivis hak-hak disabilitas di tingkat nasional dan di tingkat lokal. Jejaring tersebut menguatkan kepercayaan diri para aktivis di Bali untuk membuat aksi kolektif. Ratifikasi UNCRPD juga menjadi momentum bagi mobilisasi sumber daya gerakan untuk mengubah bingkai lama belas kasihan menuju bingkai baru pemenuhan hak. Pengubahan bingkai tersebut dilakukan melalui advokasi pada pembentukan Peraturan Daerah di Bali yang selaras dengan semangat UNCRPD. Di samping itu, para aktivis melalui kegiatan keseharian, menunjukkan kepada publik bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk mandiri dan mengaktualisasikan potensinya jika mereka mendapatkan kesempatan. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Masitoh Indriani |
Author | Annida Putri |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3492 |
Volume | 14 |
Issue | 2 |
Pages | 105-122 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2023-08-31 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.105-122 |
Language | ID |
Abstract | Persetujuan (consent) merupakan salah satu dasar pemrosesan data dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh institusi pemerintah dan sektor swasta. Implementasi pemberian persetujuan sebagai dasar pemrosesan data memiliki berbagai kekurangan, terutama pada tingginya ketergantungan terhadap kesadaran individu dalam mewujudkan persetujuan yang sah. Dalam praktiknya, individu kerap memberikan persetujuan tanpa mempedulikan syarat dan ketentuan di dalamnya. Persetujuan yang diberikan tanpa pengetahuan akan informasi tentang pemrosesan data dapat mengancam hak atas privasi dan pelindungan data pribadi seseorang. Tulisan ini melakukan analisis tentang persetujuan dinamis sebagai sarana untuk mengoptimalkan pelindungan hak atas privasi. Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa konsep persetujuan dinamis yang mengutamakan pendekatan terhadap Subjek Data hadir sebagai sarana optimalisasi pelindungan data pribadi. Persetujuan dinamis dapat menyeimbangkan antara kemudahan mekanisme persetujuan dengan tetap menjunjung tinggi standar pelindungan data pribadi dan hak atas privasi. Formulasi persetujuan dinamis didasarkan pada unsur hukum, praktik masyarakat, fitur teknologi serta keterlibatan otoritas pelindungan data pribadi. Selain itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi yang efektif sebagai bentuk implementasi akuntabilitas bagi Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai Pengendali atau Prosesor Data Pribadi. Gabungan dari elemen-elemen tersebut dapat menghasilkan pelindungan data pribadi yang optimal. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Muhammad Rosyid |
Author | Syamsul Anam |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3389 |
Volume | 14 |
Issue | 1 |
Pages | 91-104 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2023-04-30 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.91-104 |
Language | ID |
Abstract | Isu diskriminasi dan stigmatisasi negatif transgender di Kabupaten Jember dinilai menghambat kebebasan berekspresi setiap individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Jember terhadap hak kebebasan berekspresi transgender pasca acara Jember Fashion Carnival. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial masyarakat terhadap hak berekspresi transgender pasca gelaran Jember Fashion Carnival ditunjukkan melalui apresiasi masyarakat terhadap karya transgender di ajang tersebut dan pemberian ruang ekspresi mereka untuk mengembangkan kreativitas. Meskipun pemerintah Kabupaten Jember belum menetapkan kebijakan khusus untuk melindungi hak transgender dalam mengekspresikan diri dan mengembangkan potensinya, namun pemerintah dan warga Jember telah mengakui komunitas transgender sebagai warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk mengekspresikan diri dan berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Jember. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Iwan Santoso |
Author | Murtir Jeddawi |
Author | Yana Sahyana |
Author | Romli Arsyad |
Author | Alma'arif Alma'arif |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3496 |
Volume | 14 |
Issue | 1 |
Pages | 69-90 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2023-04-30 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.69-90 |
Language | ID |
Abstract | Studi ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian terkait hak asasi manusia, mengidentifikasi negara, organisasi, dan penulis yang berkontribusi signifikan terhadap penelitian tersebut. Selanjutnya, tulisan ini mengidentifikasi artikel-artikel terkait yang berpengaruh kuat terhadap publikasi ilmiah tersebut. VosViewer mengumpulkan data dari Database Journal Scopus dan menganalisisnya menggunakan analisis bibliometrik. Penelitian tersebut menunjukkan Amerika Serikat memiliki jumlah publikasi tertinggi. Selanjutnya, Departemen Epidemiologi di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimore, Maryland, adalah organisasi yang paling memusatkan perhatian dan pengaruhnya pada masalah penyelesaian pelanggaran HAM berat. Selain itu, Profesor C. Beyrer dari Amerika Serikat adalah peneliti paling produktif dan berpengaruh dalam topik penyelesaian pelanggaran HAM berat. Analisis bibliometrik dan analisis isi menunjukkan bahwa kecenderungan penyelesaian pelanggaran HAM berat di beberapa negara sejak tahun 2015 lebih mengarah pada penyelesaian dengan mekanisme non-yudisial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasal yang relevan tidak memberikan definisi yang jelas tentang pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dari database lain, seperti Web of Science. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Muh Wahyu |
Author | Abu Bakar |
Author | Muhammad Tajuddin |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3107 |
Volume | 14 |
Issue | 1 |
Pages | 55-68 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2023-04-30 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.55-68 |
Language | ID |
Abstract | Di tengah pembatasan ruang gerak warga saat pandemi, transpuan diperhadapkan pada kenyataan bahwa status kedaruratan yang ditetapkan negara tidak serta merta memudahkan transpuan mengakses layanan dasar. Artikel ini menggunakan teori homo sacer dan jenis penelitian kualitatif untuk menjelaskan bagaimana negara mengeksklusi transpuan di masa pandemi Covid-19, dan bagaimana upaya kelompok transpuan dalam memperjuangkan kepentingannya. Kesimpulan umum adalah bahwa negara menempatkan transpuan sebagai homo sacer yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar transpuan untuk mendapatkan layanan kesehatan dan bansos di masa pandemi. Penulis berargumen bahwa keengganan unit terkecil negara dalam memasukkan transpuan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menggambarkan adanya gejala eksklusi terhadap kelompok transpuan. Untuk memperjuangkan kepentingan mereka, maka transpuan harus membangun jaringan dan mengadvokasi kepentingan mereka sendiri. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Mahari Subangun |
Author | Sudarsono Harjosoekarto |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3325 |
Volume | 14 |
Issue | 1 |
Pages | 39-54 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2023-04-30 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.39-54 |
Language | ID |
Abstract | Riset ini menjelaskan bagaimana isomorfisme terjadi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia serta membantu memperkuat kerja sama antar lembaga dalam melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana di Indonesia. Riset ini akan menggunakan pendekatan sosiologi organisasi dengan sudut pandang isomorfisme karena mampu melihat kekuatan peran dan relasi institusi dalam melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana. Dengan menggunakan Soft Systems Metodology (SSM) yang dikombinasikan dengan Textual Network Analysis (TNA) studi ini menemukan bahwa isomorfisme koersif di instansi pemerintah menjadi pendorong utama dalam memunculkan isomorfisme mimetik dan normatif sedangkan sektor privat terdorong oleh stereotypical isomorfism. Selain itu studi ini memberikan rekomendasi terkait peran institusi negara dan kolaborasi antar institusi kerjasama dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana di Indonesia terutama psikososial. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Aditya Supriyadi |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3443 |
Volume | 14 |
Issue | 1 |
Pages | 17-40 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2023-04-30 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.17-40 |
Language | ID |
Abstract | Konsep green constitution dalam konstitusi Indonesia menjadi landasan hukum dasar perlindungan lingkungan hidup pada penyelenggaraan perekonomian nasional melalui partisipasi publik. Penalaran ”partisipasi publik” sebagai bagian hak dari International Covenant on Civil and Political Rights perlu diteliti dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis komponen hak partisipasi publik yang berpotensi direduksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pada ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam menegakkan green constitution. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan aturan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL pada Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan prinsip green constitution dari 2 (dua) aspek. Pertama, pembatasan pelibatan masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi inskonstitusional dengan esensi green constitution pada UUD 1945 yang menjamin hak partisipasi publik di bidang lingkungan hidup. Kedua, dalam konsep green constitution, urgensi aspirasi partisipasi publik dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan yang lebih transparan dalam penyelenggaraan perekonomian berbasis sustainable development. Pembatasan pelibatan masyarakat justru mereduksi konsep green constitution dan berpotensi mengurangi transparansi dalam pemberian perizinan berusaha di Indonesia dalam memitigasi risiko kerugian lingkungan akibat eksploitasi ekonomi. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Enggar Wijayanto |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3353 |
Volume | 14 |
Issue | 1 |
Pages | 1-16 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2023-04-30 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.1-16 |
Language | ID |
Abstract | Angka bunuh diri di Gunungkidul yang cukup tinggi, menyebabkan Kepala Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 sebagai kebijakan untuk menangani kasus bunuh diri. Langkah tersebut menjadi wujud nyata untuk menangani dan mencegah masifnya bunuh diri secara tersistematis. Jumlah rata-rata yang mencapai angka 20 hingga 30 kasus setiap tahun, menunjukkan persoalan bunuh diri bukan lagi masalah individu, melainkan telah menjadi tragedi sosial-kemanusiaan. Penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bunuh diri, sebagai peran negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara di bidang kesehatan jiwa, melalui pendekatan interdisipliner sebagai integrated perspective untuk melihat tujuan hukum ditetapkan. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris dan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data diperoleh melalui data primer meliputi wawancara, observasi, dokumentasi serta data sekunder melalui studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan dari sisi efektivitas, kebijakan penanggulangan bunuh belum berjalan optimal berdasarkan perbandingan angka bunuh diri pra hingga pasca ditetapkannya kebijakan tersebut. Faktor yang mempengaruhi antara lain koordinasi aparat, fasilitas, dan dukungan sosial, selain itu situasi pandemi turut serta berpengaruh. Secara konseptual dan praktik, kebijakan penanggulangan bunuh diri menjadi upaya penegakan hak konstitusional warga negara melalui penguatan aspek kesehatan jiwa masyarakat dengan integrasi pengendalian sosial formal dan informal untuk tercapainya hukum yang efektif sesuai tujuannya. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Ervin Dewi |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3039 |
Volume | 13 |
Issue | 3 |
Pages | 445-458 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2022-12-22 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.445-458 |
Language | ID |
Abstract | Saat ini cakupan vaksinasi Covid-19 cukup tinggi, yaitu mencapai 62%. Ironisnya, penolakan terhadap vaksin dan motivasi yang kurang tepat dalam menerima vaksin masih banyak ditemukan. Antusiasme vaksinasi tidak berarti menggambarkan motivasi dan pemahaman yang benar terkait vaksinasi. Kurangnya pemahaman dapat disebabkan karena terbatasnya informasi yang benar atau penyampaian informasi tidak efektif. Untuk mengetahui gambaran pemberian informasi saat vaksinasi Covid-19 dilakukan penelitian kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap sepuluh orang responden. Data dianalisa dengan membuat koding dan tema lalu dibandingkan dengan referensi dan teori yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan empat dari sepuluh responden tidak menerima informasi sebelum vaksinasi Covid-19. Ditemukan juga motivasi menerima vaksin hanya sebagai kewajiban dan syarat menggunakan fasilitas publik. Di sisi lain, vaksinator memiliki keterbatasan untuk memberikan informasi dan hanya mengutamakan tercapainya cakupan vaksinasi. Tanpa informasi tentang vaksinasi yang memadai, menerima vaksin akan menjadi keterpaksaan belaka. Penghormatan otonomi dan hak menerima informasi medis sebagai bagian dari hak asasi manusia tidak berjalan. Kewajiban menerima vaksinasi Covid-19 dalam konteks pandemi harus tetap menghormati hak dan otonomi masyarakat. Diperlukan kolaborasi dari pemerintah dan pemimpin setempat serta koordinasi terstruktur sehingga pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tetap sesuai standar etika. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Wasisto Jati |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3028 |
Volume | 13 |
Issue | 3 |
Pages | 429-444 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2022-12-22 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.429-444 |
Language | ID |
Abstract | Gagasan “voice” telah lama eksis dalam masyarakat. Ketika itu berusaha untuk diterapkan dalam lingkungan perkotaan, sepertinya “voice” menurun seiring dengan menguatnya individualisme di kota. Hal itu membuat ruang dialog inklusif antar kelompok warga kota dan juga relasi negara dan masyarakat kota mengalami pengikisan. Adanya fenomena tersebut, tulisan ini berusaha untuk mengulas kembali kemungkinan “voice” sebagai faktor pendorong utama dalam membangun kembali hak politik warga kota. Dengan menggunakan metode penelitian campuran berbasis wawancara mendalam dan juga analisa literatur kritis, temuan tulisan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan “voice” yang terinstitusionalisasikan dalam dua cara yakni: formal lewat e-government dan informal lewat siaran radio komunitas. Kedua cara tersebut dinilai bisa dalam mengantarkan isu-isu yang berkembang di akar rumput mnejadi bahan pembuatan kebijakan publik. Temuan penelitian ini juga menyarankan adanya partisipasi aktif warga kota dalam menyuarakan aspirasinya melalui berbagai kanal daripada lewat proses formal. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Anggarani Dewi |
Author | Mustafa Fakhri |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3021 |
Volume | 13 |
Issue | 3 |
Pages | 413-428 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2022-12-22 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.413-428 |
Language | ID |
Abstract | Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan praktik Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) dalam era nontransisional. KKR dalam era nontransisional dibentuk oleh negara demokrasi atau untuk mengungkapkan kebenaran atas peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian perbandingan yang membandingkan praktik KKR di Korea Selatan (Commission on Clearing up Past Incidents for Truth and Reconciliation/TRCK) dan Kanada (Truth and Reconciliation Commission of Canada/TRCC). Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal, yakni bahwa TRCK dan TRCC dibentuk sebagai upaya negara menyempurnakan berbagai upaya terdahulu dalam menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu; jumlah keanggotaan staf lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap kesuksesan KKR dibandingkan jumlah komisioner; adanya norma yang mengatur mengenai perlindungan, larangan, dan sanksi bagi komisioner dan staf, pemberi kesaksian, orang-orang yang tersebut namanya dalam kesaksian serta masyarakat secara umum; TRCK dan TRCC mengumpulkan fakta dalam waktu dua tahun; dan proses rekonsiliasi dilakukan oleh komisi melalui rehabilitasi nama baik dan melakukan berbagai upacara peringatan. Artikel ini merekomendasikan agar praktik KKR di Korea Selatan dan Kanada dapat diadopsi dalam penyiapan kebijakan pembentukan KKR di Indonesia. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Irfan Fachrudin |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/3012 |
Volume | 13 |
Issue | 3 |
Pages | 401-412 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2022-12-22 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.401-412 |
Language | ID |
Abstract | Timor Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memisahkan diri akibat dari adanya referendum pada tahun 1999 dan menjadi negara bernama Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Referendum tersebut dilakukan dengan cara jajak pendapat di mana mayoritas warga Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Akibat dari referendum tersebut warga yang menginginkan tetap menjadi warga negara Indonesia harus keluar dan kemudian mengungsi ke daerah terdekat salah satunya di wilayah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Timur. Penelitian ini menemukan data bahwa terdapat hak warga eks Timor Timur yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi serta solusi agar hak mereka dapat terpenuhi. Tujuan penelitian untuk menganalisis hak-hak yang sudah diterima dan bertujuan untuk memberikan solusi agar hak-hak mereka dapat terpenuhi. Pengumpulan data dengan wawancara secara langsung degan pengungsi kemudian menganalisisnya. Terdapat hak-hak warga eks Timor Timur di pengungsian belum terpenuhi yaitu hak mempunyai tempat tinggal dan lingkungan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak bagi anak-anak. Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi warga di pengungsian agar hak-hak mereka terpenuhi. Permasalahan tersebut dapat ditangani dengan cara memberikan pelatihan serta pembukaan lapangan pekerjaan agar mereka dapat mandiri dan tidak lagi tinggal di pengungsian. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | M. Kava Zulfikri |
Author | Eddy Mulyono |
Author | Muhammad Ulum |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2935 |
Volume | 13 |
Issue | 3 |
Pages | 383-400 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2022-12-22 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.383-400 |
Language | ID |
Abstract | Potensi likuifaksi tinggi di Kabupaten Jember berpotensi memakan korban dan kerugian yang akan mengganggu aspek kehidupan sebagaimana yang dialami Provinsi Sulawesi Tengah 2018. Perlu upaya mitigasi bencana yang melihat ulang sejauhmana penataan ruang dan pembangunan di Kabupaten Jember memperhatikan kerentanan likuifaksi. Sebab kerentanan wilayah sendiri merupakan pertimbangan penataan ruang dan pembangunan. Arikel ini bertujuan membahas sejauh mana pentingnya penataan ruang berbasis mitigasi likuifaksi di Jember ditinjau dari segi regulasi, dampak, dan kaitannya dengan pemenuhan hak asasi masyarakat Jember. Metode yang digunakan adalah sosio-legal. Tulisan ini menegaskan bahwa regulasi atas tempat tinggal yang layak dan aman dari bencana likuifaksi di Jember masih minim. Disamping itu, Perda RTRW dan RPJMD juga belum menjadikan likuifaksi bagian dari bencana di Jember. Namun, urgensi pengaturan likuifaksi ini sebetulnya tidak hanya mengenai penataan ruang berbasis mitigasi bencana tetapi juga pemenuhan HAM korban likuifaksi, sehingga pemerintah wajib mengaturnya sekalipun tidak ada peraturan khusus di tingkat nasional ataupun lokal. |
Item Type | Journal Article |
---|
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | M. Kava Zulfikri |
Author | Eddy Mulyono |
Author | Muhammad Ulum |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2935 |
Volume | 13 |
Issue | 3 |
Pages | 383-400 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.383-400 |
Language | ID |
Abstract | Potensi likuifaksi tinggi di Kabupaten Jember berpotensi memakan korban dan kerugian yang akan mengganggu aspek kehidupan sebagaimana yang dialami Provinsi Sulawesi Tengah 2018. Perlu upaya mitigasi bencana yang melihat ulang sejauhmana penataan ruang dan pembangunan di Kabupaten Jember memperhatikan kerentanan likuifaksi. Sebab kerentanan wilayah sendiri merupakan pertimbangan penataan ruang dan pembangunan. Arikel ini bertujuan membahas sejauh mana pentingnya penataan ruang berbasis mitigasi likuifaksi di Jember ditinjau dari segi regulasi, dampak, dan kaitannya dengan pemenuhan hak asasi masyarakat Jember. Metode yang digunakan adalah sosio-legal. Tulisan ini menegaskan bahwa regulasi atas tempat tinggal yang layak dan aman dari bencana likuifaksi di Jember masih minim. Disamping itu, Perda RTRW dan RPJMD juga belum menjadikan likuifaksi bagian dari bencana di Jember. Namun, urgensi pengaturan likuifaksi ini sebetulnya tidak hanya mengenai penataan ruang berbasis mitigasi bencana tetapi juga pemenuhan HAM korban likuifaksi, sehingga pemerintah wajib mengaturnya sekalipun tidak ada peraturan khusus di tingkat nasional ataupun lokal. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Logan Wirawan |
Author | Muhammad Farendra |
Author | Yoas Lintang |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2797 |
Volume | 13 |
Issue | 3 |
Pages | 369-382 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2022-12-22 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.369-382 |
Language | ID |
Abstract | Pemberitaan kelompok minoritas dalam media menghasilkan implikasi terhadap bagaimana suatu masyarakat memahami kelompok tersebut. Paper ini mempertanyakan bagaimana representasi media terhadap Papua merefleksikan kenyataan kondisi sosio-politik dari masyarakat Papua dan implikasi dari pemberitaan tersebut. Menggunakan teori media baru, paper ini melakukan analisis berbasis data sekunder terhadap pemberitaan masyarakat dan lingkungan Papua. Hasil analisis menghasilkan penjelasan dari bagaimana gambaran Papua yang dihasilkan media mempengaruhi pengalaman sosio-politik antara masyarakat Papua dengan masyarakat lain di Indonesia. Kesimpulan analisis artikel ini mengindikasikan bahwa pemberitaan pengalaman masyarakat Papua menyembunyikan dan mengabaikan permasalahan struktural yang dialami masyarakat Papua oleh perlakuan negara. Penemuan ini menunjukkan bahwa refleksi media sangat berperan dalam menghasilkan diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Berdasarkan penemuan tersebut, rekomendasi dari paper ini mendorong negara untuk bertanggung jawab dalam mengendalikan representasi masyarakat Papua. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Sari Anggaini, |
Author | Kurniawaty Iskandar |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2661 |
Volume | 13 |
Issue | 3 |
Pages | 347-368 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2022-12-22 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.347-368 |
Language | ID |
Abstract | Detensi berkepanjangan di sejumlah fasilitas detensi imigrasi yang tersebar di seluruh Jepang telah menarik perhatian dunia, PBB melalui United Nations Working Group on Arbitrary Detention menyampaikan opini terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat detensi berkepanjangan di Jepang. Penelitian ini menemukan bahwa ideologi homogenitas etnis yang mengakar kuat dalam masyarakat Jepang menghasilkan kebijakan imigrasi yang cenderung menghambat integrasi imigran ke dalam masyarakat Jepang menyebabkan detensi berkepanjangan yang bertentangan dengan HAM. Artikel ini akan membahas tentang tiga masalah yaitu pertama bagaimana homogenitas etnis dapat menyebabkan detensi berkepanjangan di Jepang, kedua apakah detensi imigrasi di Jepang bertentangan dengan hukum Internasional dan ketiga bagaimana jaminan perlindungan HAM bagi deteni. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian literatur dan untuk mendeskripsikan bagaima homogenitas etnis menyebabkan detensi berkepanjangan di Jepang sehingga bertentangan dengan hukum internasional melalui perspektif institusional. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | B. Lora Christyanti |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2737 |
Volume | 13 |
Issue | 2 |
Pages | 333-346 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2022-08-30 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.333-346 |
Language | ID |
Abstract | Hak suaka merupakan hak dasar yang diakui oleh hukum internasional. Terlepas dari pentingnya hak ini, masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak ini. Salah satunya adalah kedaulatan negara, yang menjadi dasar dalammenentukan siapa saja yang diizinkan untuk tinggal dalam wilayah teritorial suatu negara. Permasalahan yang dihadapi oleh Etnis Rohingya dalam mencari suaka di negara lain merupakan bukti nyata permasalahan ini. Rohingya diakui sebagai one of the world’s most persecuted minorities, yang menghadapi beragam kekejaman sistematis sejak beberapa dekade yang lalu. Tulisan ini membahas tentang problematika hak untuk mendapatkan suaka dengan menjawab pertanyaan apakah bentuk tantangan yang dihadapi oleh Etnis Rohingya dalam mencari suaka. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis dengan melihat pengalaman etnis Rohingya untuk mengetahui problematika hak suaka. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terlepas dari adanya hak suaka, hak untuk memberikan suaka merupakan hak negara yang bersumber dari kedaulatan negara. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beragam tantangan etnis Rohingya dalam mencari dan menikmati hak suaka. Bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi oleh etnis Rohingya meliputi penolakan akses untuk melintasi perbatasan, pengusiran paksa, penolakan akses ke prosedur untuk memverifikasi status pengungsi, penggunaan repatriasi sukarela sebagai dalih untuk penarikan suaka, penggunaan sarana legal untuk mengusir pencari suaka, dan penggunaan mekanisme non-entre’e. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Pardomuan Gultom |
Author | Rumainur Rumainur |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2699 |
Volume | 13 |
Issue | 2 |
Pages | 305-332 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2022-08-30 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.305-332 |
Language | ID |
Abstract | Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap insan manusia. Dalam paradigma klasik HAM, negara dianggap sebagai aktor utama pengemban kewajiban pemenuhan HAMsebagaimana disebutkan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (SIPOL) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB). Namun, dengan munculnya fakta mengenai dampak kehadiran perusahaan dalam sejumlah pelanggaran HAM, baik domestik maupun multinasional, muncul wacana pentingnya aktor non- negara untuk ditarik sebagai pemangku kewajiban dalam rejim HAM melalui Prinsip UNGP pada tahun 2011. Konflik agraria sebagai akibat dari kehadiran perkebunan kelapa sawit menjadi problem tersendiri bagi entitas bisnis dalam pemenuhan HAM, khususnya Hak EKOSOB, sebagai wujud dari pelaksanaan norma tanggung jawab sosial dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yuridis bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai aktor non-negara juga mengemban kewajiban dalam pemenuhan HAM. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Rina Rizkiana |
Author | Michael Gerry |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2671 |
Volume | 13 |
Issue | 2 |
Pages | 287-304 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2022-08-30 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.287-304 |
Language | ID |
Abstract | Isu backlog menjadi permasalahan utama perumahan di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Samarinda berusaha mengatasi dengan rumah layak huni yang terjangkau dan sesuai konsep negara kesejahteraan (wohlfahrtsstaat). Namun, hal ini belum dapat diwujudkan terutama bagi tunawisma dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Pemerintah Kota Samarinda mengatasi isu backlog untuk memenuhi hak atas perumahan layak bagi PMKS. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak atas perumahan yang layak di Kota Samarinda belum terpenuhi dan menjadi isu krusial dalam upaya mitigasi penyebaran Covid-19. Implikasi kebijakan masih berbenturan dengan kendala seperti ketersediaan lahan dan belum berorientasi pada pemerataan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan kebijakan dengan pemenuhan hak melalui konvensi HAM yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Kota Samarinda terkait aspek ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan. |
Item Type | Journal Article |
---|---|
Author | Syahwal Syahwal |
URL | https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/2669 |
Volume | 13 |
Issue | 2 |
Pages | 271-286 |
Publication | Jurnal HAM |
ISSN | 2579-8553 |
Date | 2022-08-30 |
Journal Abbr | JHAM |
DOI | http://dx.doi.org/10.30641/ham.2022.13.271-286 |
Language | ID |
Abstract | Hak atas pekerjaan menuntut peran Negara dalam pemenuhannya, namun kehadiran pasar tenaga kerja fleksibel telah menimbulkan dilema bagi negara dalam pemenuhan hak atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menelaah hak atas pekerjaan di dalam pasar tenaga kerja fleksibel dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pasar tenaga kerja fleksibel mewujud dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menggambarkan posisi dilematis negara dalam menjalankan tanggungjawabnya terhadap hak atas pekerjaan. Terhadap posisi dilematis ini, negara mendahulukan terciptanya lapangan kerja dibandingkan dengan kelayakan pekerjaan yang diciptakan. Berdasarkan penelitian ini, terkuak pentingnya pendekatan holistik dalam memandang hak asasi manusia. Sehingga antara ketersediaan pekerjaan dan kelayakan pekerjaan tidak diletakkan secara terpisah. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang tidak layak, menempatkan derajat manusia yang dilindungi oleh hak asasi manusia dalam posisi yang rentan. |